Diduga ada Oknum PD Pasar Ngempit yang Bermain, Ida: minta bukti kwitansi hanya dapat janji-janji

PASURUAN, kabarkini.co – Nur Hidayah (Ida) salah satu warga Sidogiri Wangkal   RT 001/003, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Probolinggo Jawa Timur dengan di dampingi kuasa hukumnya Diyan Moelyadi, SH menuturkan pada pewarta kabarkini.co. Bahwa kliennya merasa dibodohi dan dipecundangi oleh oknum pengelola pasar/plaza Ngempit, Pasuruan.

Menurut Diyan, dengan adanya pengaduan Ida (klien) terkait sewa menyewa kios pasar ngempit Blok A No 12. Klien kami Ida Bersama suaminya Iwan pada tahun 2016 – 2018 menyewa kepada H Imron (Almarhum) selaku penyewa pertama kios sebesar Rp5 juta pertahun. Senin, (7/11/2022).

“Karena masa sewa kios H Imron berakhir pada 2018, sejak saat itu pula tidak ada rekom dari apapun dari pihak Dinas kepada semua pihak terkait sewa menyewa. Dan klien kami punya bukti-buktinya,” imbuh Diyan.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ahmad Saikhu mantan koordinator Pasar Ngempit, bahwa kios H Imron disewakan kepada Ida.

“Dia hanya mengetahui, bukan fasilitator,” sergah lawyer berjambang ini di kantor hukum Perjuangan jalan Nyi Cempo Barat.

Tidak hanya itu, H Imron juga sering meminta uang tambahan kepada Ida, dengan alasan untuk tambahan modal dangangannya (jam dinding). Bahkan nominal tambahan yang diminta H Imron diperkirakan mencapai Rp65 juta.

Terkait dana tambahan yang diminta H Imron, Ida sempat menanyakan bukti pinjaman (tambahan). Namun, H Imron menyampaikan pada Ida, bahwa uang tambahan yang diberikan kepada dirinya sudah dicatat dalam buku besarnya, dan pada suatu saat nanti akan diberitahukan semua rinciannya.

“Setiap kali klien kami meminta bukti peminjaman (kwitansi), H Imron ini tidak mau memberikan atau menunjukan secara langsung kepada klien kami. Ia hanya berkelit bahwa uang tambahan tersebut sudah masuk dalam catatan bukunya,” terang Diyan.

Dan yang terpenting lagi, lanjut Diyan, bahwa Ahmad Saikhu selaku koordinator saat itu juga mengetahui masuknya uang kliennya.

Diyan berharap, selaku perwakilan pemerintah daerah Ahmad Saikhu seharusnya membuka apa yang sebenarnya terjadi yang dia ketahui. Diduga ada oknum yang bermain.

“Selaku kepanjangan tangan aparat pemerintahan Ahmad Saikhu harusnya mengatakan sebenarnya yang terjadi. Tidak malah membiarkannya jadi korban penipuan. Ini termasuk menelantarkan perkara yang menimpah warganya,” tegasnya. 2B