Hakim PN Surabaya Sebut Pemberhentian Mantan Pengawas dan Ketua Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi Tidak Sah

Surabaya, kabarkini.co : Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Johanis Hehamony menyatakan, pemberhentian sepihak terhadap Ketua Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, Tjokro Saputrajaya dan Pengawas, Hartanto Saputrajaya Nyoto oleh para pembina yayasan adalah tidak sah.

Dalam persidangan, keduanya menyampaikan bila nama baik mereka tercemar. Seakan, sudah melakukan kesalahan yang merugikan yayasan dan berujung pada pemberhentian.

2 orang yang berlatarbelakang pengusaha besar tanah air itu pun langsung menggugat Paul Tanudjaja, Yuli Puspa, Soesanto, Tjipto Chandra dan Hadi Soehalim ke PN Surabaya. Ketiganya merupakan pembina yayasan.

Gayung bersambut, gugatan kedua pengusaha 'tajir melintir' itu pun dikabulkan PN Surabaya. Dalam putusan persidangan, kedua penggugat yang dilantik sebagai pengurus pada 2018 silam sebenarnya masa kepengurusannya hendak usai pada 2023 mendatang. Tapi, penggugat diberhentikan sebagai pengurus yayasan melalui rapat luar biasa yayasan pada 4 November 2020.

Seyogyanya, rapat pembina Yayasan itu membahas perihal penggantian Wakil Ketua, Suwiro Widjojo dan dan sekretaris yayasan, Sutrisno Sanyoto. Sebab, keduanya meninggal dunia.

"Kemudian rapat dilanjutkan dengan memberhentikan pengurus," kata Johanis saat membacakan amar putusannya di PN Surabaya, Senin (7/2/2022).

Rapat yang dihadiri hanya sebagian anggota pembina yayasan tersebut malah memutuskan memberhentikan pengurus dan pengawas. Para pembina yang hadir kemudian membentuk susunan pengurus baru. Namun anehnya, Para pembina kemudian mengirimkan surat ucapan terima kasih atas dedikasi dan jasa dari Ketua dan Pengawas yang diberhentikan secara mendadak.

"Pemberhentian tersebut tidak memiliki dasar dan tidak tercatat alasannya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum," ujarnya.

Sebaliknya, selama masa kepengurusannya, penggugat telah melaksanakan berbagai kegiatan Yayasan. Salah satunya, aktif dalam memberikan santunan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Selain itu, kegiatan yayasan lainnya adalah arisan. Pada 2019 lalu, sejumlah anggota hendak mencairkan arisan yang masih berjalan. Penggugat bahkan yang menalanginya dengan dana pribadinya.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan, Akta Nomor 2 tertanggal 10 Oktober 2018 pernyataan keputusan rapat tentang susunan pengurus yang lama sah dan mengikat. Sebaliknya, akta Nomor 4 tertanggal 4 November 2020 tentang berita acara rapat luar biasa pembina yayasan tentang pemberhentian Penggugat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

"Menyatakan, para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1366 KUHPerdata," tuturnya.

Para tergugat dihukum untuk meminta maaf kepada penggugat yang dimuat dalam media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut. Selain itu, para tergugat juga dihukum untuk menyelenggarakan rapat luar biasa pembina lagi yang membahas pengangkat kembali Tjokro sebagai ketua yayasan dan Hartanto sebagai pengawas yayasan. Hasil rapat itu harus dicatatkan ke dalam perubahan database yayasan.

Sementara itu, salah satu pengacara Penggugat, Daniel Julian Tangkau mengatakan, kedua kliennya telah diberhentikan tanpa melalui mekanisme dan substansi yang benar. Keduanya juga tidak pernah diberitahu ataupun diajak saat maupun sebelum rapat luar biasa pembina tersebut. Mereka baru tahu setelah rapat para tergugat mengirim surat pemberhentian kepada keduanya.

"Nama baik penggugat menjadi tercemar karena seolah-olah telah melakukan kesalahan dan merugikan yayasan. Apalagi muncul isu seolah-olah menyelewengkan dana yayasan. Melalui persidangan semua fakta-fakta yang sebenarnya terungkap bahwa jelas Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan merugikan Yayasan justru sangat berjasa" ungkap Daniel.

Terpisah, kuasa hukum para tergugat, M. Nasir mengaku langsung menyatakan banding. Perihal tersebut disampaikan saat dikonfirmasi awak media pasca sidang.

Tapi, Nasir menolak dikonfirmasi lebih lanjut, pun berkomentar lebih detil perihal alasan para tergugat memberhentikan kedua penggugat. "Pemeriksaan formalitas tidak benar. Harusnya bentuknya permohonan, bukan gugatan," kata Nasir. (K3)