Kasus Rekayasa Jual-Beli Lapak Pasar Ngempit Sidogiri Penuhi Unsur Pidana

PASURUAN, kabarkini.co – Sengketa Jual-Beli kios Blok A No. 12 pasar Ngempit Sidogiri, Pasuruan yang dikelolah atas nama H Imron yang disewa kelolahkan kepada Nur Hidayah (Ida) warga Sidogiri tersebut masih terus berlanjut.

Bahkan, disampaikan Diyan selaku kuasa hukum Ida mengatakan kalau surat pengaduannya tepatnya pada 27 Maret 2022. Yang baru dibalas lima bulan kemudian tertanggal 03 Agustus 2022 oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan Inspektorat.

“Kami selaku penasehat hukum menyampaikan kepada Inspektorat bahwa agar pihak-pihak yang terbukti dengan merekayasa jual-beli obyek sengketa, agar ditindak tegas dengan jalur hukum. Karena ini jelas pelanggaran tindak pidana,” papar Diyan yang saat itu disampaikan kepada pihak inspektorat Kabupaten Pasuruan.

Dilanjutkan Diyan, kalau memang pihak Disperindag Kabupaten Pasuruan tidak menunjuk semua pihak yang bersangkutan (Ida) tentunya hal tersebut mencidra rasa keadilan kliennya yang sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp65 juta kepada H Imron.

Disampaikan sebelumnya oleh Diyan, dengan jumlah Rp65 juta jika diakumulasikan sebagai ganti uang sewa,  maka klien kami berhak menempati kios dengan jangka waktu 13 tahun.

“Sederhana saja, almarhum kerap meminta uang tambahan kepada Klien kami hingga terakumulasi sebesar Rp65 juta. Kalau sewa per satu tahunnya lima juta, maka klien kami berhak menempati kios tersebut selama 13 tahun dong atau berakhir pada 2028,” terang Diyan.

Lebih jauh Diyan mengatakan, bahwa pihak Disperindag melalui PD Pasar seolah-olah dapat diperdaya oleh Fima Citra Dewi dan Feron yang mengaku sebagai ahli waris H Imron tanpa diketahui validitasnya secara data dan status. Dirinya berharap agar Inspektorat Kabupaten dan Provinsi Jatim memberikan rekom kepada pihak berwajib (kepolisian) terkait adanya praktek jual-beli lapak.

“Ini jelas ada konspirasi yang mengorbankan antara pihak PD pasar dan Plt Kepala UPT pengelolaan pasar Ngempit Sidogiri. Karena temuan jual-beli lapak ini adalah tindak pidana. Maka layak kasusnya untuk diproses secara hukum,” tegas Diyan.

Selaku kuasa hukum Diyan berharap kepada pihak Disperindag Jatim dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan mengabulkan permohonan (Ida) untuk diberikan ijin untuk mengelolah lapak.

“Saya berharap, pihak-pihak pemangku kebijakan terkait sengketa lapak pasar Ngempit diberikan kepada klien kami saudari Nur Hidayah selaku korban,” lanjutnya.

Surat permohanan hearing atau gelar perkara terkait kasus tersebut juga sudah dilayangkan ke DPRD tingkat Provinsi Jatim.

“Terkait hearing nanti, mengabulkan permohanan ijin kepada klien kami berhak untuk mengelolah dan pemanfaat kios pasar. Kedua, Inspektorat merekom adanya juial-beli lapak tersebut kepada pihak yang bewajib (kepolisian) agar segera diproses secara hukum. Ketiga, inspektorat juga memberikan sanksi kepada para oknum Disperindag,” tutupnya. 2B