Mayoritas Saksi Sebut Tak Tahu Maksud 'Jual Beli Jabatan' dalam Kasus Bupati Nganjuk Nonaktif

Surabaya, kabarkini.co : Belasan saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan Bupati Nonaktif, Novi Rahman Hidhayat pada Senin (11/10/2021) siang di Gedung Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya di Sedati, Sidoarjo. Total, ada 13 saksi dari Camat dan Kepala Desa dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) yang dihadirkan.

Dalam persidangan, seluruhnya dimintai keterangan terkait dugaan kasus jual beli jabatan yang membelit Novi. Namun, ada hal unik dalam persidangan itu. Sebab, sebagian besar saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) alah mengaku tak tahu menahu ihwal definisi jual beli jabatan yang dipertanyakan dalam persidangan. .

Saksi pertama, staf Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, Yoyo Mulya Mintaryo mengaku naik pangkat menjadi Kepala Seksi (Kasi) Kecamatan Tanjung Anom. Dalam keterangannya, ia mengaku sempat dimintai sejumlah uang oleh Camat Tanjung Anom, Edi Srijianto. Sebelum menjabat sebagai Kasi, Yoyo adalah seorang PNS di Dinas Perindustrian di Kabupaten Nganjuk.

"Saya ditawari pak Edi (Camat Tanjung Anom), dimintai fotocopy SK (surat keputusan) golongan, pangkat, sama pendidikan. Lalu dilantik pada 1 April 2021," kata Yoto, Senin (11/10/2021).

Pasca pelantikan, ia mulai dimintai uang sekitar Rp 40 juta oleh Camat dengan alasan uang itu sebagai tanda syukuran si 'bapak' (sebutan bagi Novi). Menurutnya, permintaan itu jauh diluar perkiraannya yang hanya sekitar Rp 1 sampai Rp 2 juta saja. "Ternyata, minta Rp 40 juta," imbuhnya.

Ia mengaku, kala itu tidak ada uang tunai. Lalu, ia memberikan uang seadanya yang saat itu hanya sekitar Rp 5 juta saja. "Minta harus ada uang seadanya dulu sisa di ATM hanya Rp5 juta. Lalu saya disuruh pulang, kemudian 7 april saya di telepon untuk segera mencukupi," tandasnya.

Selaras, Sekretaris Kecamatan Pace, Suwardi menyatakan, ketika ada kunjungan yang dilakukan Novi ke Kecamatan Pace pada Juni 2021 lalu, ia diusulkan menjadi Sekcam oleh sejumlah kades. Sebab, sudah lama menjabat lantaran kinerjanya dinilai baik.

Setelah kunjungan, ia didatangi Kades Bodor, Darmadi untuk menyampaikan adanya ucapan terimakasih senilai Rp 15 juta. Bahkan, uang itu harus segera disediakan.

Ketika ditanya untuk siapa uang tersebut, ia mengaku tak tahu secara detil. Apakah uang itu ditujukan untuk Novi, atau keinginan Kades Bodor.

"Katanya, untuk 'bapak'," pungkasnya.

Selain itu, Kades Bodor Darmadi mengaku melihat ada yang dititipi uang didalam kresek. Ia bahkan pernah dipanggil bertiga dengan kades lainnya oleh Camat Pace, dan melihat uang senilai Rp50 juta itu dimaksudkan untuk sang bapak.

"Saya dipanggil khusus bertiga dengan Kades Kepanjen dan Banaran, saya hanya melihat ada yang dititipi kresek hitam, ada yang bilang titip Rp50 (juta) untuk bapak, saya lupa tanggalnya," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum ajudan Bupati Novi, M Izza Muhtadin, Petrus bala pattyona langsung mencecar ketiga saksi dengan pertanyaan soal apakah yang dimaksud dengan jual beli jabatan yang mereka twrangkan sebelumnya. Ketiga saksi itu pun kompak mengaku tidak tahu dan cenderung memilih diam.

Saat ditanya satu persatu, apakah Bupati Novi atau siapapun meminta uang terkait dengan jabatan yang saat ini mereka emban, saksi Yoyo pun menjawab tidak. Ia menyebut, uang Rp40 juta yang diminta sang camat, diakuinya sebagai uang syukuran. "Pak Camat minta (uang) syukuran," katanya.

Hal senada disampaikan oleh saksi lainnya, yang mengakui tidak pernah dimintai secara langsung oleh Bupati terkait dengan uang jual beli jabatan. "Tidak tahu (maksud jual beli jabatan). Tidak pernah (Bupati Novi meminta uang langsung)," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidhayat secara daring menyatakan membenarkan, bahwa dirinya tak pernah meminta uang sebagaimana dalam dakwaan. Untuk pembelaan lebih lanjut, ia akan menuangkannya dalam pledoi mendatang.

"Saya tak pernah meminta uang yang mulia. Pembelaan selanjutnya saya sampaikan nanti melalui kuasa hukum," tandasnya.

Sementara itu, Kuasa hukum Bupati Nonaktif Novi, Tis'at Afriyandi mengatakan, sejak awal saksi saksi yang dihadirkan oleh JPU, tidak ada satu pun yang mengaku mendapat perintah, atau permintaan langsung dari Bupati Novi soal uang jual beli jabatan. Ia pun memegaskan, bahwa benang merah antara Bupati Nonaktif Nganjuk Novi dalam kasus ini tidak ada sama sekali.

"Tidak ada perintah secara langsung dsri bupati terkait dengan kasus (jual beli jabatan) ini. Jadi tidak ada benang merahnya sama sekali," katanya. (K3)