PD Pasar Pindahkan Barang Dagangan dengan Paksa, Diyan: klien kami diusir paksa keluar dari kios

PASURUAN, kabarkini.co - Sengketa lapak Blok A No. 12 Pasar Ngempit Sidogiri Kabupaten Pasuruan dengan pengelolah atas nama Nur Hidayah (H Imron Almarhum) terus berlanjut hingga ke DPRD tingkat 1 Provinsi Jatim. Senin, (14/11/2022). 

Seperti yang disampaikan Diyan Moelyadi SH, kuasa hukum Nur Hidayah (Ida). Bahwa kliennya tidak hanya dirugikan secara materi saja. Namun, ia juga dirugikan secara Hak untuk hidup. 

Ida yang mata pencahariannya sebagai seorang pedagang sayur marasa amat sangat dirugikan. Pasalnya, akibat dari pengusiran paksa oleh Zainul selaku PD Pasar Ngempit Sidogiri. 

"Sebagai makhluk bersosial apa yang dilakukan Zainul (PD Pasar) sudah menjatuhkan martabat dan mental klien kami," tegas Diyan dari balik meja kerja kantor hukumnya di jalan Nyi Cempo, Sidoarjo. 

Diyan juga menuturkan terkait retribusi penyewa (Ida) kepada H Imron (Almarhum) yang konon tidak masuk ke pihak Dinas, harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang pengelolah lapak. 

"Harus ada pemberitahuan, tidak lantas mengikuti oknum yang mengaku sebagai ahli waris. Kemudian PD pasar langsung mengambil tindakan sendiri. Apa lagi, ada oknum yang mengatakan kalau kios tersebut sudah di jual ke pihak luar," lanjutnya. 

PD pasar yang baru harus melihat historisnya dulu, masih dikatakan Diyan. Apa lagi PD Pasar lama masih ada tentunya ada informasi yang dijadikan landasan bagi PD Pasar baru dalam melakukan tindakannya. 

"Diketahui bahwa penyewa pengelolah kios almarhum H Imron dan klien kami melalui prosedur yang disepakatinya. Dengan diketahui PD Pasar lama. Persoalan retribusi belum masuk ke pihak dinas, itu kan soal teknis. Seandainya klien kami memperoleh informasi atau pemberitahuan dari dinas terkait, sudah barang tentu dia akan menyelesaikannya secara administrasi," jelas Diyan lagi.

Kesewanang-wenangan PD Pasar dianggap telah menyalahi aturan dan masuk pada rana hukum pidana. Perbuatan Zainul juga dianggap telah menyalahgunakan jabatannya selaku kepanjangan tangan dari dinas terkait. 

"PD Pasar juga memaksa klien kami saat itu. Bahkan menurut klien kami barang dagangannya dikeluarkan secara paksa sungguh ini jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dan jelas bahwa perbuatan PD Pasar ini melanggar Hak Asasi Manusia. Dia juga mematikan pendapatan ekonomi warganya. Ini sungguh ironis," pungkas Diyan. 2B