Pengacara Terdakwa KDRT di Surabaya Ini Sebut Tuntutan JPU Cacat Hukum dan Abaikan Fakta Persidangan

Surabaya, kabarkini.co : Penasihat hukum The Irsan Pribadi Susanto, yakni Filipus NRK Goenawan menanggapi replik atau jawaban penuntut umum terhadap pledoi atau nota pembelaan (pledoi). Hal itu disampaikan usai sidang dari kliennya yang menjadi terdakwa dalam dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PN Surabaya.

Ia menilai, pasal 44 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU PKDRT untuk menjerat kliennya dianggap salah penerapan hukumnya. Lantaran, tak sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

"Sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutannya, dalam menggunakan pasal ini, jaksa terkesan memaksakan diri untuk bagaimana agar terdakwa dinyatakan bersalah," kata Filipus, Kamis (7/7/2022) usai sidang di Ruang Sari, PN Surabaya.

Filipus menyatakan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, KDRT yang menjerat kliennya itu terbukti tak menimbulkan penyakit. Bahkan, tak ada halangan dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu bagi korbannya. Menurutnya, JPU tak memahami perihal unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 44 ayat (1) dalam undang-undang tersebut.

"Lebih tepatnya, perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) PKDRT. Sebab, dalam menerapkan dakwaan pasal tersebut, JPU telah mengabaikan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi," paparnya.

Pengacara dari kantor hukum Tjahjadi dan F Goenawan di Jakarta itu menganggap, pasal 45 ayat (1) UU PKDRT terkait kekerasan psikis tersebut memiliki harfiah penderitaan psikis berat pada seseorang dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Begitu pula denhan hilangnya rasa percaya diri dan hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya.

"Hasil pemeriksaan kondisi stres emosional yang dialami korban tidak mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Tuntutan jaksa telah mengabaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli Psikologi Cita Juwota," jelasnya.

Berdasarkan keterangan dari ahli pidana Dr Dewi Setyowati, ihwal pemasangan CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dinilai tidak sah. Menurutnya, alat bukti CCTV tidak sah menurut ahli pidana lantaran dipasang di kamar tanpa melalui mekanisme yang ada, yakni perekaman tanpa izin.

Sementara, fakta hukum di persidangan teranyar diklaim juga diperolehnya. Salah satunya adalah hasil Visum Et Repertum yang dibuat terlebih dulu pada 12 Mei 2021. Lalu, melaporkan perkara tersebut ke Polda Jatim pada 15 Mei 2021.

Ia menegaskan, hal tersebut tak sesuai dengan prosedur Visum Et Repertum yang diatur dalam KUHAP. Pun dengan keterangan ahli pidana yang menerangkan bahwa cara atau prosedur melakukan visum yang pertama adalah seseorang perlu melaporkan tindak pidana yang terjadi kepadanya di kepolisian terlebih dulu.

"Setelah itu, penyidik akan mengajukan permintaan untuk melakukan visum. Setelah surat permintaan dikeluarkan, biasanya penyidik akan menemani korban dalam pemeriksaan visum," pungkasnya

Terkait fakta persidangan lain, Filipus menyatakan ada pula yang menjadi dasar dupliknya. Salah satunya adalah memberikan keterangan palsu atau adanya sumpah palsu dalam persidangan.

Fililus menuturkan, hal tersebut berkaitan dengan dobel warga negara yang disandang korban. Diantaranya Australia dan Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah cacat hukum. "Perbuatan tersebut patut diduga sebagai tindak pidana pemalsuan identitas. Pada saat melapor kejadian ke Polda Jatim, korban menggunakan KTP warga negara Indonesia," katanya.

Dalam uraian dupliknya, Filipus memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menyatakan kliennya tidak terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang PKDRT. "Kami memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa The Irsan Pribadi Susanto dari segala tuntutan hukum," ujarnya.

Terpisah, hingga berita ini diterbitkan, Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, ketika dikonfirmasi terkait duplik pengacara terdakwa The Irsan belum memberikan tanggapan perihal tersebut. (K3)